Lembaga Baru untuk Penanganan Bencana Alam

Jika bencana alam muncul, siapa yang paling menderita?

Jelas warga sekitar. Sayangnya, penanganan kejadian dan korban biasanya selalu terlambat, dengan berbagai alasan. Kurang persiapan kebencanaan, bantuanh kemanusiaan sering terlambat, sehingga banyak korban semakin menderita. Sulit mencapai lokasi bencana dan keterbatasan dana operasional juga kerap menjadi alasan.

Bantuan logistik seperti tenda, makanan, sering didistribusikan setelah 5 - 10 hari setelah kejadian. Bahkan bisa sebulan. Celakanya, jenis bantuan yang sama kadangkala datang bersamaan. 'Musim mi instan', 'Musim baju', saat bersamaan, tidak ada bantuan buat 'pembalut wanita' atau selimut. Antar lembaga pemerintah dan NGO juga bisa saling lempar tanggung jawab atau bahkan 'rebutan tanggung jawab'. Menyedihkan.

Untuk menjaring dan membangun kesepahaman, Dinas Kesehatan Aceh sedang mengadakan serangkaian pertemuan / workshop untuk mencari formulasi koordinasi yang efektif.
* April 2009 => pengumpulan isu tentang cara dan hambatan yang dihadapi oleh instansi kabupaten/kota dalam penanganan bencana.
* Awal Juli 2009 => Pertemuan telah dilakukan untuk mencari pola operational yang efektif untuk melakukan koordinasi. Hasil diskusi pertemuan ini memberi rekomendasi kepada Gubernur untuk mempercepat pembentukan semacam Badan Penanggulangan bencana dan Pengungsi Daerah (BPPD)

Beberapa pertemuan susulan akan difokuskan pada mapping lanjutan

Pembentukan BPPD dianggap mendesak terkait juga dengan wacana pembentukan Badan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk menggantikan Bakornas. Badan nasional baru ini akan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri dan menjalankan komando penanganan saat terjadinya bencana.

Posted in: pengelolaan